Postingan

Kursi RI-2 Mulai Goyang? Gibran Bilang Mau Mundur, Polemik Ijazah Belum Kelar!

Gambar
Kursi Wakil Presiden RI mendadak menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya pada Selasa (10/11/2026) yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Namun, satu hal perlu digarisbawahi: Gibran belum resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden . Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran memang menyampaikan niat mundur, tetapi proses pengunduran diri masih menjadi perkembangan politik yang harus ditunggu. Keinginan tersebut muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Persoalan itu kembali menjadi sorotan setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Di tengah tekanan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menariknya, setelah pertemua...

Kursi Wapres Belum Lama Diduduki, Gibran Malah Bilang Mau Mundur. Ada Apa?

Gambar
Jakarta kembali dibuat ramai oleh kabar politik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan Gibran memang menyampaikan niat tersebut, tetapi menegaskan bahwa Prabowo tidak disebut menolak maupun menerima pengunduran diri itu. Langkah Gibran muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikannya sedang memanas. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Situasi tersebut kemudian ikut memicu tekanan politik di DPR, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang dapat membuka proses lebih lanjut terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Menariknya, Gibran sendiri belum secara terbuka menyatakan ...

Buku Catatan Mulai Ketinggalan Zaman? Begini Bedanya Kelola Pertanian Manual dan Pakai Panen Raya

Gambar
Mengelola kegiatan pertanian secara manual memang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Data petani, aktivitas budidaya, hasil panen, hingga informasi kemitraan biasanya dicatat menggunakan buku, kertas, atau file yang tersimpan secara terpisah. Cara tersebut tetap bisa digunakan, tetapi ketika jumlah data semakin banyak, pencatatan manual dapat membuat proses pencarian, pembaruan, dan pemantauan informasi menjadi lebih rumit. Digitalisasi pertanian sendiri semakin berkembang karena kebutuhan terhadap data yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Perbedaannya mulai terasa ketika aktivitas pertanian harus dipantau secara rutin. Dengan cara manual, pengguna perlu mencatat satu per satu kemudian melakukan rekap kembali ketika membutuhkan laporan. Risiko tulisan sulit dibaca, catatan tercecer, atau data tidak segera diperbarui juga menjadi tantangan. Sementara itu, aplikasi pertanian dapat membantu mengubah proses pencatatan menjadi lebih terorganisasi. Sejumlah platform pertanian digital ...

Demo Harusnya Bawa Aspirasi, Kok Malah Bawa Molotov? Dua Pria Diamankan di Surabaya!

Gambar
Aksi unjuk rasa di Surabaya pada Selasa (10/11/2026) mendadak diwarnai temuan benda yang diduga bom molotov. Polda Jawa Timur mengamankan dua pria berinisial MVK dan VS, keduanya berusia sekitar 24 tahun dan merupakan warga Surabaya . Mereka diamankan personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik keduanya. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan satu botol yang diduga merupakan bom molotov. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan benda tersebut berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis Pertamax dan dilengkapi sumbu yang diduga berasal dari potongan kain. Polisi kemudian mengamankan kedua pria tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menyebut berdasarkan pendalaman awal, keduanya diduga telah menyiapkan benda tersebut sebelum menuju lokasi aksi. Mereka disebut sempat berusaha melarikan diri ketika melihat petugas. Dari pemeriksaan awal pula, polisi memperoleh keteran...

Sidang Etik Ahrie Sonta Berujung PTDH, Siapa Jenderal yang Duduk di Kursi Ketua?

Gambar
Nama Komjen Pol Rudi Darmoko menjadi perhatian setelah dipercaya memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Ahrie Sonta terkait perkara dugaan penyadapan ilegal. Sidang tersebut digger di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026), dan berlangsung dari pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Dalam sidang itu, majelis KKEP akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta. Rudi Darmoko saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri . Ia resmi mendapat jabatan tersebut setelah sebelumnya menjabat Kapolda Nusa Tenggara Timur. Promosi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, sekaligus diikuti kenaikan pangkat Rudi menjadi Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga. Karier Rudi di kepolisian terbilang panjang. ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 dan tercatat sebagai penerima Adhi Makayasa. Set...

Kasus Penyadapan Prabowo Makin Panas: 6 Saksi Minta Perlindungan, Kompolnas Desak Polri Buka-bukaan

Gambar
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Perkembangan terbaru, enam saksi dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan itu masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026, dengan LPSK mempertimbangkan tingkat ancaman, kerentanan, serta pentingnya keterangan para saksi dalam proses hukum. Perkara ini sebelumnya mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Polri menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh masyarakat, LSM, hingga pengusaha. Penyidik juga telah memeriksa saksi dan ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Di tengah proses penyidikan, Komisi ...

57 Perusahaan Disorot Gegara Karhutla, Konsesi Luas Tanggung Jawab Jangan Tipis

Gambar
Karhutla kembali membuat perusahaan pemegang konsesi menjadi sorotan. Pemerintah mencatat ada 57 badan usaha di delapan provinsi yang memiliki area terbakar di dalam wilayah konsesinya dengan total luas mencapai 33.514,01 hektare . Data tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman setelah rapat koordinasi penanganan karhutla pada 9 November 2026. Namun, keberadaan area terbakar dalam konsesi tidak otomatis berarti seluruh perusahaan tersebut terbukti melakukan pembakaran, karena proses pemeriksaan dan penegakan hukum masih berlangsung. Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pengawasan dan penyegelan terhadap 57 entitas tersebut. Hasil verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2026 mencatat luasan area terbakar sekitar 34.636 hektare , dengan 95 persen berada di area perkebunan kelapa sawit dan hampir 5 persen merupakan perkebunan tebu. Sebanyak 17 perusahaan disebut memiliki riwayat kejadian kebakaran berulang...